Buletin Pagi

-  Peringati Hari Buruh, Pemerintah Didesak Cabut PP Pengupahan  - Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menolak revisi. Nining mendesak presiden mencabut PP tentang Pengupahan. Alasannya, dalam PP itu penentuan besaran upah hanya mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurutnya, penentuan besaran upah menggunakan kebutuhan hidup layak (KLH) penting untuk memperbaiki nasib buruh.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perjanjian kerja sama proyek Jalur Sutra Modern atau 'Belt and Road Initiative' (BRI), disebut mengancam kelestarian lingkungan. Ini lantaran 4 dari 28 proyek yang diajukan pemerintah Indonesia dalam kerja sama itu adalah proyek pembangkit listrik yang bersumber dari energi batubara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Daerah Diminta Pecat ASN Koruptor - Pemerintah daerah diminta segera memecat ASN koruptor. Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). MK juga meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memecat sekitar 1.200an ASN terpidana korupsi dengan tidak hormat, sebelum masa tenggat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait pemecatan ASN berstatus koruptor, yaitu 30 April 2019.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Laporan Dugaan Pelanggaran Pileg Terbanyak ke Penyelenggara  - Laporan pelanggaran Pemilu Legislatif 2019, lebih banyak ditujukan kepada penyelenggara pemilu, baik saat pemungutan suara maupun saat penghitungan suara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Investor Tunggu Hasil Real Count Pemilu  - Banyak investor yang masih belum percaya untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, meski perhelatan Pemilu serentak telah berlangsung 17 April lalu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, belum percayanya investor terlihat dari pergerakan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang belum sesuai dengan harapan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Wacana Kenaikan Iuran BPJS Jangan Memberatkan Rakyat - Pemerintah berencana akan menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, dari 23 ribu Rupiah per peserta per bulan untuk rumah sakit kelas 3 menjadi 30 ribu rupiah per peserta per bulan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Hakim PN Cibinong Putus Bebas Pelaku Kekerasan Seksual Anak  - LBH APIK Jakarta menyebut ada kejanggalan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Muhammad Ali Askandar yang membebaskan HI, pelaku pencabulan kakak dan adik, Joni dan Jeni (bukan nama sebenarnya). HI bebas dari tuntutan jaksa, dengan pertimbangan tidak ada yang melihat tindak pencabulan yang dilakukan pelaku.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  KPU Akui Ada Kekeliruan Input Data dari Formulir C1  - Dugaan pengrusakan data Pemilu, seperti kekeliruan input data hasil penghitungan suara atau formulir C1 murni karena kesalahan manusia atau human error. Dugaan tersebut diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU).   Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan menjelaskan, kekeliruan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh petugas KPU di tingkat kabupaten/kota. Apalagi, kekeliruan itu tidak hanya terjadi di salah satu pasangan capres, tapi keduanya, seperti yang terjadi di 9 TPS di Indonesia.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  KPU Lakukan Pemungutan Suara Susulan di Lebih dari Seribu TPS di Papua  - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua merekomendasikan pemungutan suara ulang di 20 TPS di tiga kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Asmat, Puncak Jaya, dan Kabupaten Bintan. Anggota Bawaslu Papua Divisi Penindakan, Amandus beralasan, itu lantaran ada dugaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi mencoblos surat suara yang tidak terpakai.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  KPU Sebut Ada Potensi Pemungutan Suara Ulang di 11 Kabupaten/Kota  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, ada potensi pemungutan suara ulang dan susulan di 11 kabupaten/kota di Indonesia. Penyebabnya dikarenakan keterlambatan logistik pemilu, hingga kericuhan di beberapa titik pemungutan suara saat pemilu serentak kemarin. Anggota KPU, Pramono Ubaid mengatakan, 11 Kabupaten/Kota itu di antaranya Kabupaten Banggai, Nias Selatan, Sumatera Selatan,dan Papua.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Bawaslu Temukan Puluhan Kasus Politik Uang se-Indonesia  - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menangkap menangkap pelaku yang diduga melakukan politik uang jelang pencoblosan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita uang lebih dari 1,2 miliar Rupiah. Juru bicara Polda Jawa Timur, Frans Barung Mangera menjelaskan, penangkapan dilakukan di Kabupaten Lamongan, Ponorogo dan Kota Surabaya. Selain uang, pelaku yang diduga kader Partai Gerindra juga turut ditangkap.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- KPU Harus Prioritaskan Kekurangan dan Distribusi Logistik Pemilu - Kekurangan logistik Pemilu akibat rusak seperti surat dan kotak, menjadi masalah yang terus berulang dalam setiap pemilihan umum.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Bawaslu Selidiki Dugaan Adanya Surat Suara Pemilu Tercoblos di Malaysia  - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur, Malaysia, telah melaporkan dugaan surat suara pemilu tercoblos ke kepolisian setempat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahara menyatakan, telah mendatangi lokasi peristiwa tersebut, dan menemukan tumpukan surat suara pos milik Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Surat suara itu, kata dia, seharusnya dikirimkan kepada pemilih di wilayah Kuala Lumpur.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pimpinan KPK Diminta Tegakkan Kode Etik di Lembaga Antirasuah - Ratusan penyidik dan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pimpinan lembaga antirasuah itu tegas. Pasalnya, mereka merasa sejumlah tugas-tugas pemberantasan korupsi yang dijalankan menemui kendala. Terutama di kedeputian penindakan KPK.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

KPK Telusuri seleksi jabatan di Kementerian Agama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri sejumlah kejanggalan dalam mekanisme seleksi jabatan  jabatan di Kementerian Agama. Juru bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan, akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, beserta bawahannya. Termasuk Sekjen Nur Kholis Setiawan, dan Kepala Biro Kepegawaian. Pemanggilan   terkait penyelidikan dan penyidikan suap jual beli jabatan. Termasuk, temuan uang cash ratusan juta rupiah dan puluhan ribu dolar Amerika, di laci meja kerja Menteri Agama. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id