Buletin Pagi

 - Komnas HAM Desak Pemerintah Usut Akar Masalah Konflik Papua - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk mencari akar masalah konflik dan kekerasan terkait Papua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pemerintah sampai saat ini belum menangani masalah Papua secara intensif dan terintegrasi. Taufan mengatakan kasus Papua sangat ruwet dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah-pisah.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Pemerintah Didesak Bentuk Tim Khusus Anti Diskriminasi Rasial terhadap Orang Asli Papua  - Kalangan masyarakat sipil mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan dan rasisme aparat terhadap warga Papua di Surabaya, Jawa Timur. Tindak kekerasan itu terjadi saat penangkapan 43 mahasiswa di Surabaya, pada akhir pekan kemarin.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Prioritaskan SDM, Bukan HAM -  Pemerintah memastikan tidak menempatkan isu penegakan HAM sebagai prioritas kerja sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Istana Kepresidenan melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung berdalih, fokus perhatian Jokowi lima tahun kedepan yaitu membangun Sumber Daya Manusia, bukan Hak Asasi Manusia.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Masyarakat Sipil Sebut RKUHP Didominasi Pasal Bermasalah -  Lembaga kajian reformasi hukum ICJR meminta DPR menundamengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Alasannya menurut Peneliti ICJR Maidina Rahmawati, masih banyak pasal bermasalah dalam draf revisi. Selain itu, proses pembahasan antara DPR dan pemerintah selama ini dinilai tak transparan. Ia mengusulkan agar pembahasan RKUHP dilanjutkan DPR periode selanjutnya.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Jaksa Agung Pilihan Jokowi Diharapkan Miliki Integritas  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengungkap kriteria menteri atau pejabat setingkat menteri yang akan mewarnai kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Salah satu yang diungkap Jokowi adalah kursi Jaksa Agung. Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Jokowi memastikan posisi Jaksa Agung tidak akan berasal partai politik. Jokowi mengatakan kepada pewarta, komposisi kabinet akan diisi oleh 55 persen tokoh profesional dan 54 persen kader partai politik.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Didesak Lakukan Dialog Sektoral dalam Konflik Papua - LSM Peduli Hak Asasi Manusia Imparsial mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan keamanan di Nduga Papua sebagai upaya penyelesaian konflik.   *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  60 Orang Jadi Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan - Polisi menetapkan 60 orang tersangka pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Juru bicara Polri, Dedi Prasetyo membeberkan, dari puluhan tersangka ini polisi menetapkan satu tersangka korporasi yaitu PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS). Dedi mengaku saat ini polri menjadikan Riau sebagai wilayah pengawasan prioritas kebakaran hutan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-Hingga Pertengahan 2019, Angka Perdagangan Anak Meningkat- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak pada tahun 2019 meningkat. Ketua Komnas PA Arist merdeka Sirait mengatakan, bulan Januari hingga Juni terjadi peningkatan sekitar 20-an persen dibanding bulan yang sama di tahun lalu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Perpres Mobil Listrik Diharapkan Lindungi Produk Lokal - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan sistem produksi kendaraan listrik dalam penerbitan perpres tentang kendaraan listrik . Penasehat Gaikindo, Bambang Trisulo mendesak pemerintah untuk mengumpulkan sejumlah penggagas mobil listrik di Indonesia untuk menciptakan produk yang unggul dan bersaing dengan produk perusahaan "raksasa" otomotif.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Pekerja PLN Tolak Tanggung Kompensasi Listrik Mati - Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) menentang wacana pemotongan gaji karyawan untuk membayar kompensasi kepada pelanggan akibat listrik mati di sebagian Pulau Jawa. Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri menyatakan pemotongan gaji dapat melanggar sejumlah aturan. Di antaranya Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah segera melakukan peninjauan ulang izin konsesi lahan yang terbakar. Manajer Kampanye Walhi, Wahyu Perdana menyebut lebih dari setengah jumlah titik kebakaran di Indonesia terjadi di lahan konsesi. Wahyu menyebut, pemerintah juga harus tegas mencabut izin usaha (konsesi) terhadap lahan. Menurutnya penanganan kebakaran dan pencegahan akan percuma jika pemerintah tak tegas kepada perusahaan “nakal”.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  PLN Janji Beri Kompensasi kepada Masyarakat Terdampak Listrik Mati - PLN berjanji akan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak listrik mati di sebagian Pulau Jawa. Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menjelaskan indikator yang dilihat sebagai pertimbangan ganti rugi adalah durasi gangguan serta jumlah gangguan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Dunia Usaha Terdampak Akibat Pemadaman Listrik Di Sebagian Pulau Jawa - Sejumlah daerah di Jakarta dan Jawa Barat mengalami pemadaman listrik selama kurang lebih sembilan jam. Perusahaan Listrik Negara menyatakan pemadaman listrik yang terjadi sejak pukul 11.45 pada Minggu kemarin disebabkan gangguan aliran ke sejumlah transmisi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pertamina Klaim Tumpahan Minyak di Karawang Tersisa 10 Persen -  PT Pertamina (Persero) mengklaim volume tumpahan minyak di pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sisa 10 persen dari volume awal, yakni 3.000 barel per hari. Juru Bicara Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan penutupan lubang sumur akan menggunakan minyak dengan jenis dan karakteristik tertentu. Fajriyah mengatakan meski belum dapat mengakses sumur dengan jarak dekat, berdasarkan analisa yang telah dilakukan Pertamina, penutupan dapat terjadi secara alami.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Prediksi Defisit BPJS Kesehatan Capai 29 Triliun Rupiah - Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sepakat menaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Kalla ada beberapa hal perbaikan yang disepakati selain iuran. Namun untuk lebih rinci, laporan akan diselesaikan tim teknis sebelum hasilnya disampaikan kepada masyarakat.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Tangani Terorisme, Panglima TNI Resmikan Komando Operasi Khusus  - Deputi bidang pertahanan Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan Perpres Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI telah diteken Presiden Joko Widodo. Dasar hukum ini menjadi landasan Panglima TNI Hadi Tjahjanto meresmikan pasukan elit militer penanggulangan terorisme kemarin di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Jaleswari meminta masyarakat tak khawatir dengan keberadaan pasukan khusus tersebut, sebab kinerjanya bisa diawasi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengembang benih padi unggul IF8 yang juga Kepala Desa Meunasah Rayeuk,  Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara Tengku Munirwan, ditahan Polda  Aceh.  Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Amnesti Internasional Laporkan Kasus Novel Ke Kongres Amerika - Amnesti Internasional Indonesia melaporkan kasus teror penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat (AS). Staf Komunikasi Amnesti Internasional Indonesia Haeril Halim mengatakan dalam kongres ini, kasus Novel masuk dalam daftar penyerangan terhadap pembela Hak Asasi Manusia di Asia Pasifik. Haeril menarget beberapa anggota kongres memperhatikan kasus novel dan memberi advokasi di tingkat internasional.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Klaim RUU Sumber Daya Air Bebas Dari Kepentingan Swasta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) rampung 2019. Juru bicara kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaja mengklaim pembuatan RUU SDA untuk kepentingan masyarakat. Kata dia, aturan baru itu membatasi penggunaan sumber daya air oleh swasta.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Dinilai Langgar Aturan Penerimaan CPNS Terhadap Disabilitas - Romi Syofpa Ismael seorang dokter gigi yang juga peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan menggugat Bupati Solok Selatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Kuasa hukum Romi, Wendra Rona Putra menjelaskan gugatan ini dilakukan karena pemerintah kabupaten dianggap diskriminatif terhadap Romi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id