Sinopsis
Your must-have morning update, berisi ulasan mendalam berita terpenting pagi ini.
Episodios
-
Puluhan Juta Pekerja BelumTerdaftar sebagai Peserta BPJS
12/12/2019 Duración: 05minBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengatakan belum semua pekerja terdaftar sebagai dalam aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
DPR Didesak Buka Dokumen Absensi Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK
10/12/2019 Duración: 05minKuasa hukum pemohon pengajuan uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mengakses dan mendapatkan dokumen absensi DPR saat sidang paripurna pengesahan Revisi UU tersebut, 17 September lalu. Dokumen absensi itu, akan dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon dalam gugatannya menyampaikan dalil sidang paripurna pengesahan Revisi UU KPK tidak memenuhi kuorum. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Komnas HAM Sebut Pemerintah Tak Komitmen Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
09/12/2019 Duración: 05minKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuding pemerintah tak berkomitmen menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pemerintah selalu berdalih kekurangan bukti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Tak Kunjung Terungkap, Jokowi Didesak Bentuk TGPF Independen Novel Baswedan
09/12/2019 Duración: 05minPresiden Joko Widodo didesak untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen, untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Kuasa hukum Novel Baswedan, Arif Maulana beralasan, pembentukan TGPF independen itu harus segera dilakukan karena tim kuasa Novel dan juga Komnas Ham mendapat temuan ketidakindependenan dari TGPF bentukan Kepolisian. Tim kuasa hukum juga menduga ada keterlibatan internal kepolisian sehingga kerja tim bentukan Polri yang diberi tenggat waktu hingga awal Desember oleh Jokowi itu, masih tak dapat mengungkap pelakunya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Penyelundupan Harley di Garuda, Langkah Tegas Pemerintah Diapresiasi
06/12/2019 Duración: 06minI Gusti Ngurah Ashkara atau Ari Ashkara dicopot dari jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Hal ini terkait skandal penyelundupan motor gede atau moge Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di penerbangan Garuda. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Pemerintah Revisi Aturan Cegah Penumpukan Beras Bulog
04/12/2019 Duración: 06minKasus 20 ribu ton beras Bulog tak layak konsumsi mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Kemarin, Jokowi menggelar ratas khusus membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ia menyoroti buruknya tata kelola beras, sehingga Bulog harus membuang 20 ribu ton beras rusak. Jokowi menyalahkan para menterinya karena tak becus mengurus distribusi beras. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Jokowi Didesak Copot Kapolri Jika Kembali Gagal Ungkap Kasus Novel
03/12/2019 Duración: 06minKepolisian kembali ditagih penuntasan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Pasalnya, awal Desember merupakan tenggat yang ditetapkan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Idham Azis untuk mengungkap pelaku maupun dalang kasus Novel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Pemerintah Didesak Moratorium Pembentukan Anak Usaha BUMN
02/12/2019 Duración: 06minMenteri BUMN Erick Thohir merancang strategi pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah yang berjumlah 142. Selain soal perampingan birokrasi, Erick ingin memperkuat kewenangan dalam mengontrol BUMN dan anak usahanya. Ia bakal mengeluarkan peraturan menteri untuk memperketat pembentukan anak cucu usaha BUMN. Erick menyoroti minimnya kontribusi anak cucu BUMN itu bagi penerimaan negara. Ia mencontohkan BUMN yang memproduksi baja, Krakatau Steel. Ia prihatin dari 210 triliun rupiah total keuntungan dari BUMN, mayoritas diperoleh dari 15 perusahaan saja. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Rencana Pemerintah Buang 20 Ribu Ton Beras Tuai Kritik
02/12/2019 Duración: 05minPerum Badan Usaha Logistik Bulog bakal membuang 20 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah yang berada di gudang. Hal itu lantaran usia penyimpanan beras tersebut telah lebih dari setahun sehingga tak layak dikonsumsi. Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengakui kejadian ini baru pertama kali terjadi. Kata dia, stok yang menumpuk ini lantaran terbatasnya penyerapan beras Bulog terutama dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bulog berupaya meningkatkan penyerapan dengan memasarkan beras ke masyarakat luas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Pemerintah Dinilai Tak Miliki Rencana Jelas Rampingkan Birokrasi
28/11/2019 Duración: 04minPresiden Joko Widodo akan menghilangkan jabatan eselon tiga dan empat di pemerintahan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
KPK Sebut Kementrian ESDM Abaikan Informasi Terkait Tambang Ilegal
28/11/2019 Duración: 04minKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim banyak rekomendasi yang tidak direspon baik oleh Kementerian dan lembaga. Dalam rapat kerja KPK dengan Komisi yang membidangi Hukum DPR, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan salah satu Kementerian yang tidak mengikuti rekomendasi KPK yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Laode mengungkapkan Kementerian ESDM beberapa kali diberikan masukan terkait izin tambang yang bermasalah, dan tambang ilegal. Menurutnya, tak satupun direspon Kementerian ESDM. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Kemendagri Diminta Evaluasi Sebelum Kelompokkan Ormas
27/11/2019 Duración: 05minKementerian Dalam Negeri akan mengelompokkan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dikabarkan akan membagi ormas menjadi tiga kelompok. Ia bahkan tak segan membubarkan ormas yang dianggap mengancam Pancasila. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Presiden Terbitkan PP Perkuat Program Deradikalisasi
26/11/2019 Duración: 05minPresiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap aparat penegak hukum untuk memperkuat program deradikalisasi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Pemerintah Wacanakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan
22/11/2019 Duración: 05minMenteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyebut akan membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Seleksi CPNS 2019 Diskriminatif terhadap Kelompok Rentan
21/11/2019 Duración: 05minSyarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 dinilai belum ramah terhadap kelompok rentan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Petani Kendeng Tagih Janji Pemprov Jateng Tindaklanjuti KLHS dari Presiden
19/11/2019 Duración: 05minPetani di pengunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah mengadukan Pemerintah dan DPRD Provinsi itu, karena tidak mengadopsi rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Karst Kendeng, dalam menyusun revisi Rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Anggaran Negara Defisit Rp280 Triliun
19/11/2019 Duración: 05minAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2019 mengalami defisit sebesar 280 triliun rupiah lebih. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Pemerintah-DPR Didesak Bahas Komprehensif RKUHP
17/11/2019 Duración: 05minAliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Pidana (KUHP) mendesak pemerintah dan DPR membahas komprehensif seluruh masalah dalam RUU KUHP. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Jokowi Bakal Tindak Aparat Hukum yang Hambat Inovasi dan Investasi
14/11/2019 Duración: 06minPresiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak menjadi penghambat investasi dan inovasi kebijakan kepala daerah dalam pembangunan. Titip teks : Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
-
Aparat Buru Satu Pelaku Aksi Bom Bunuh Diri di Medan
14/11/2019 Duración: 06minAparat keamanan masih memburu satu terduga pelaku teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan aksi teror tersebut melibatkan dua orang. Satu orang terduga pelaku tewas di tempat setelah bom rakitan yang dipasang di badannya meledak. Satu terduga pelaku lain masih dalam pengejaran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id