Buletin Pagi

- BPJS Kesehatan Diimbau Efisiensi, Sebelum Naikkan Iuran Peserta 100 Persen - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim kenaikan iuran peserta hingga 100 persen, sudah memperhitungkan kemampuan masyarakat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Pansel Klaim Jokowi Tak Koreksi 10 Nama Calon Pimpinan KPK - Presiden Jokowi menerima 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Panitia Seleksi Yenti Ganarsih mengatakan, pemilihan 10 nama calon juga mempertimbangkan unsur latarbelakang yang beragam. Karena, kata Yenti, Undang-Undang KPK juga memerintahkan supaya susunan pimpinan merupakan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Pemerintah Diminta Waspadai Konflik Horizontal di Papua - Komnas HAM meminta pemerintah mengambil langkah untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di Papua. Kericuhan antardua kelompok ini sempat pecah saat unjuk rasa di Jayapura, pekan lalu. Warga yang menamakan diri Paguyuban Nusantara turun ke jalan dan sempat melakukan penyisiran atau sweeping terhadap demonstran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Calon Pimpinan KPK dengan Rekam Jejak Bermasalah Didesak Tidak Jadi yang Terpilih - Sejumlah tokoh nasional mendesak calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang punya rekam jejak bermasalah tidak dipilih. Perwakilan “Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih” Yati Andriyani, mengatakan Presiden Joko Widodo harus menerima masukan yang disuarakan masyarakat.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Tes Wawancara Calon Pimpinan KPK dinilai tak Berbobot - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai pertanyaan yang diajukan Panitia Seleksi kepada 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Tes Wawancara kurang berbobot. Menurut anggota Koalisi Asfinawati, seharusnya ada pertanyaan baku kepada seluruh calon sehingga bisa digunakan sebagai pembanding kemampuan berpikir antarmereka. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Ibadah DIlarang Pemerintah Didesak Cabut Peraturan Bersama Menteri - Pemerintah didesak mencabut Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Desakan disampaikan pasca beredar video viral Satpol PP menghentikan ibadah jemaat Gereja Pantekosta di Indragiri Hilir, Riau. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) termasuk yang mendesak hal itu. Ketua PGI Albertus Patty menyebut, revisi peraturan itu terutama dalam hal syarat mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah.

Presiden Joko Widodo  memastikan lokasi ibukota baru   berada di  dua  kabupaten yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan  Timur. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sebanyak 20 nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Penambahan Jumlah Aparat di Papua Dinilai Berpotensi Picu Ketegangan Baru - Meski situasi keamanan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat semakin kondusif, tapi Pemerintah tidak mau mengambil risiko. Aparat keamanan tambahan dikirim ke “Bumi Cenderawasih” dengan tujuan mempertebal keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlahnya, menurut juru bicara Polri Asep Adi Saputra, yaitu 12 Satuan Setingkat Kompi atau sekitar 1200 personil. Nantinya, mereka akan mengamankan Papua dan Papua Barat secara umum, terutama di Manokwari, Sorong, Fakfak, Mimika dan, Jayapura.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Komnas HAM Desak Presiden Jokowi Tampil Terdepan Selesaikan Masalah Papua - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif dan menyeluruh dari berbagai aspek. Komnas HAM juga menyarankan Pemerintah membentuk Tim Khusus Penyelesaian Papua Secara Komprehensif yang langsung dipimpin Presiden Jokowi. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan presiden harus tampil di depan dalam penyelesaian papua, dan tidak selalu menggunakan pendekatan keamanan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Komnas HAM Desak Pemerintah Usut Akar Masalah Konflik Papua - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk mencari akar masalah konflik dan kekerasan terkait Papua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pemerintah sampai saat ini belum menangani masalah Papua secara intensif dan terintegrasi. Taufan mengatakan kasus Papua sangat ruwet dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah-pisah.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Pemerintah Didesak Bentuk Tim Khusus Anti Diskriminasi Rasial terhadap Orang Asli Papua  - Kalangan masyarakat sipil mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan dan rasisme aparat terhadap warga Papua di Surabaya, Jawa Timur. Tindak kekerasan itu terjadi saat penangkapan 43 mahasiswa di Surabaya, pada akhir pekan kemarin.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Prioritaskan SDM, Bukan HAM -  Pemerintah memastikan tidak menempatkan isu penegakan HAM sebagai prioritas kerja sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Istana Kepresidenan melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung berdalih, fokus perhatian Jokowi lima tahun kedepan yaitu membangun Sumber Daya Manusia, bukan Hak Asasi Manusia.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Masyarakat Sipil Sebut RKUHP Didominasi Pasal Bermasalah -  Lembaga kajian reformasi hukum ICJR meminta DPR menundamengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Alasannya menurut Peneliti ICJR Maidina Rahmawati, masih banyak pasal bermasalah dalam draf revisi. Selain itu, proses pembahasan antara DPR dan pemerintah selama ini dinilai tak transparan. Ia mengusulkan agar pembahasan RKUHP dilanjutkan DPR periode selanjutnya.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Jaksa Agung Pilihan Jokowi Diharapkan Miliki Integritas  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengungkap kriteria menteri atau pejabat setingkat menteri yang akan mewarnai kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Salah satu yang diungkap Jokowi adalah kursi Jaksa Agung. Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Jokowi memastikan posisi Jaksa Agung tidak akan berasal partai politik. Jokowi mengatakan kepada pewarta, komposisi kabinet akan diisi oleh 55 persen tokoh profesional dan 54 persen kader partai politik.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Didesak Lakukan Dialog Sektoral dalam Konflik Papua - LSM Peduli Hak Asasi Manusia Imparsial mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan keamanan di Nduga Papua sebagai upaya penyelesaian konflik.   *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  60 Orang Jadi Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan - Polisi menetapkan 60 orang tersangka pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Juru bicara Polri, Dedi Prasetyo membeberkan, dari puluhan tersangka ini polisi menetapkan satu tersangka korporasi yaitu PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS). Dedi mengaku saat ini polri menjadikan Riau sebagai wilayah pengawasan prioritas kebakaran hutan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-Hingga Pertengahan 2019, Angka Perdagangan Anak Meningkat- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak pada tahun 2019 meningkat. Ketua Komnas PA Arist merdeka Sirait mengatakan, bulan Januari hingga Juni terjadi peningkatan sekitar 20-an persen dibanding bulan yang sama di tahun lalu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Perpres Mobil Listrik Diharapkan Lindungi Produk Lokal - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan sistem produksi kendaraan listrik dalam penerbitan perpres tentang kendaraan listrik . Penasehat Gaikindo, Bambang Trisulo mendesak pemerintah untuk mengumpulkan sejumlah penggagas mobil listrik di Indonesia untuk menciptakan produk yang unggul dan bersaing dengan produk perusahaan "raksasa" otomotif.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Pekerja PLN Tolak Tanggung Kompensasi Listrik Mati - Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) menentang wacana pemotongan gaji karyawan untuk membayar kompensasi kepada pelanggan akibat listrik mati di sebagian Pulau Jawa. Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri menyatakan pemotongan gaji dapat melanggar sejumlah aturan. Di antaranya Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id