Buletin Pagi

Pemerintah meluncurkan portal pengaduan aparatur sipil negara ASN berpaham radikalisme negatif atau ekstremisme. Masyarakat bisa melaporkan PNS yang menyebarkan konten-konten radikalisme melalui situs aduanasn.id. Berdasarkan keterangan yang tertera dalam situs itu, radikalisme negatif meliputi sikap intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate mengatakan portal aduan ini untuk menjawab persoalan terkait dugaan banyaknya ASN terpapar radikalisme. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rencana pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan IMB dan analisis dampak lingkungan Amdal dalam proyek-proyek infrastruktur terus bergulir. Pemerintah menilai dua izin itu selama ini menghambat masuknya investasi sehingga perlu dihapus. Namun, banyak keberatan bermunculan karena khawatir dampak negatifnya, terutama kerusakan lingkungan. Menteri Agraria Sofyan Djalil akhirnya mengkaji ulang rencana tersebut dan mencari alternatif solusi yang bisa diterima semua pihak. Sofyan Djalil menyebut ada beberapa pilihan. Antara lain pelonggaran pengurusan IMB dan Amdal hanya diberlakukan pada daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang RDTR dengan berbagai standar ketat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen masih ramai diperdebatkan, meski payung hukumnya berupa peraturan presiden telah diteken. Banyak keberatan soal kenaikan terutama untuk iuran kelas 3 peserta mandiri sebesar 65 persen dari 25.500 rupiah menjadi 42 ribu rupiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut tragedi Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Hal ini diungkapkan Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR, kemarin. Burhanuddin mengklaim keputusan sidang paripurna DPR 2001 menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Burhanuddin juga menyebut tragedi 1965 tak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, namun tanpa menjelaskan alasannya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Dalam Negeri mengungkap empat desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Keuangan bakal mengevaluasi program dana desa. Rencana  evaluasi muncul setelah ada temuan desa fiktif memperoleh anggaran dana  desa. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR menargetkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana RKUHP disahkan akhir tahun ini. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Mochammad Iriawan menegaskan komitmennya memberantas mafia bola. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian mengkaim ada temuan signifikan hasil kerja tim teknis yang  bertugas mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi  Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sejumlah anggaran tak wajar terungkap dalam rancangan APBD DKI Jakarta  2020. Anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia PSI William  Aditya Sarana membeberkan beberapa temuan hasil penelusuran terhadap  rancangan anggaran yang sempat dirilis di web resmi Pemprov Jakarta. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewaspadai  potensi pergerakan jaringan afiliasi organisasi teror ISIS,  pasca-kematian pimpinannya Abu Bakar Al Baghdadi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Langkah Idham Azis untuk menjadi Kapolri baru, diperkirakan bakal mulus.  Kabareskrim Polri ini calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo  untuk menggantikan Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam  Negeri. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menjadikan penuntasan persoalan  radikalisme sebagai salah satu fokus kerja lima tahun ke depan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo berencana memperkuat kewenangan empat menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Penguatan itu berupa pemberian hak veto untuk membatalkan kebijakan menteri-menteri teknis yang berada di bawah koordinasi mereka. Informasi ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kata Mahfud, menko berwenang menganulir kebijakan menteri teknis yang bertentangan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden atau bertabrakan dengan kebijakan menteri lain. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah kembali membuka wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu. Wacana ini digulirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurutnya, Komisi tersebut pernah hampir terbentuk, tetapi payung hukumnya yakni Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2011 silam. MK membatalkan UU tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tito Karnavian resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Pemberhentian ini diduga kuat lantaran Tito akan masuk kabinet kerja jilid dua. Hal itu disinyalir dari kehadiran Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu, di sela-sela proses penyusunan kabinet. Banyak yang menyebut Tito akan didapuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Surat Presiden tentang pemberhentian Tito diterima DPR dan disetujui saat Sidang Paripurna, kemarin. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemberhentian itu dilakukan untuk menghindari rangkap jabatan. Selanjutnya, Wakapolri Ari Dono akan menjadi Pelaksana Tugas Kapolri sesuai dengan instruksi presiden. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Partai Gerindra dipastikan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. Gerindra juga disinyalir bakal mendapatkan setidaknya dua kursi di kabinet kerja jilid 2. Kepastian ini ditunjukkan saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Wakilnya Edhy Prabowo memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Prabowo dan Edhy datang mengenakan kemeja putih yang menjadi seragam para calon menteri. Usai pertemuan, kepada awak media, Prabowo mengklaim ditawari langsung oleh Jokowi untuk menjabat menteri di bidang pertahanan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Joko Widodo dan Maruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pelantikan Jokowi-Maruf digelar MPR dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Desakan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK terus menguat. Ini menyusul berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi sejak kemarin atau tepat 30 hari sejak disahkan DPR. Masyarakat sipil, akademisi hingga mahasiswa tak henti menagih janji Jokowi untuk menolak upaya pelemahan lembaga antirasuah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi resmi berlaku hari ini. Pejabat Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan Undang-undang baru tersebut otomatis berlaku 30 hari sejak disahkan DPR, meski tanpa tanda tangan dari Presiden Joko Widodo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id