Buletin Pagi

Penetapan perairan Teluk Benoa, Badung, Bali sebagai Kawasan Konservasi Maritim tidak menjamin wilayah itu akan bebas dari reklamasi. Teluk Benoa ditetapkan sebagai wilayah konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 4 Oktober lalu *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kuasa hukum keluarga Imawan Randi, Sukdar mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengungkap kasus kematian dua mahasiswa Kendari. Kata dia, Jokowi bisa membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF yang terdiri dari TNI-Polri, Komnas HAM, LPSK dan Ombudsman. Kata dia, pembentukan tim ini perlu untuk mencegah kebuntuan kasus akibat buruknya kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total kebijakan otonomi khusus Papua, mendapat banyak dukungan. Rencana ini disampaikan Jokowi saat menerima 30 murid sekolah dasar dari Papua di Istana Merdeka, pekan lalu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo menyebut penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dilakukan teroris. Jokowi memerintahkan Kapolri Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menindak tegas pelaku dan memburu jaringannya. Hal itu disampaikan Jokowi usai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sejumlah partai politik eks Koalisi Adil Makmur menebar sinyal merapat ke kubu pemerintah. Setidaknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat menyatakan tak menolak jika ditawari kursi di kabinet Jokowi jilid 2. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian belum juga mengungkap pelaku penembakan terhadap Imawan Randi, mahasiswa Universitas Haluoleo, Sulawesi Tengah. Randi tewas tertembak peluru tajam di dada bagian kanan saat unjuk rasa menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah, di depan gedung DPRD, Kendari, akhir September lalu. Polisi mengklaim serius mengungkap kasus ini dengan membentuk tim investigasi. Hasilnya sementara ini, sebanyak enam anggota polisi dibebastugaskan karena membawa senjata api saat mengamankan demonstrasi. Mereka tengah diperiksa karena diduga melanggar perintah atasan yang melarang penggunaan senjata api dan peluru tajam. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah menimbang rencana penaikan iuran BPJS Kesehatan. Penaikan untuk mengatasi defisit yang diperkirakan membengkak dari 28 triliun menjadi hampir 33 triliun rupiah tahun ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mayoritas publik mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Riset Lembaga Survei Indonesia LSI yang mencatat sebanyak 75 persen lebih responden mendukung Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR periode 2019-2024. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian dikritik tak transparan dalam mengusut dugaan tindakan  represif anggotanya saat menangani demonstrasi di berbagai daerah 23  hingga 30 September lalu. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Putri  Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri ini tercatat menjadi  perempuan pertama yang memimpin DPR. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo menyatakan kesediaannya bertemu tokoh pendukung  kemerdekaan Papua untuk membahas penyelesaian konflik di Bumi  Cenderawasih. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Potensi konflik horizontal di Papua dikhawatirkan makin menguat usai tragedi Wamena 23 September lalu. Sebanyak 31 orang tewas dan puluhan lainnya luka dalam kerusuhan yang dipicu dugaan ujaran rasial seorang guru di Wamena kepada anak muridnya. Sebagian korban meninggal merupakan warga pendatang, salah satunya dokter Suko Marsetiyo yang telah 15 tahun bekerja di Tolikara.  Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey tak menampik saat ini masih terjadi ketegangan antarkelompok masyarakat di Wamena. Gejolak tersebut juga memaksa sedikitnya 8 ribu warga Wamena mengungsi ke daerah lain atau kembali ke kampung halamannya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menristekdikti Muhammad Nasir menegaskan sedang menyiapkan sanksi untuk para rektor, yang mahasiswanya terlibat berunjukrasa menolak pengesahan revisi empat undang-undang di depan Gedung DPR. Nasir mengatakan, sanksi ditujukan untuk para rektor yang terbukti mengerahkan mahasiswanya berunjukrasa. Juga, kepada rektor yang tidak bisa menghalangi mahasiswanya berunjukrasa ke Gedung DPR Senayan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berbagai pihak mengecam dan menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian ketika menangani aksi unjukrasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Selasa lalu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR batal mengesahkan empat rancangan undang-undang kontroversial di tengah gelombang unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah, Selasa kemarin. Empat RUU itu adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah dan DPR tak segandeng-sejalan terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Presiden Joko Widodo minta pengesahan ditunda, hingga pelantikan DPR baru periode 2019-2024, pada 1 Oktober nanti. Alasannya, supaya bisa menampung lebih banyak masukan dari publik. Terutama mengenai sejumlah pasal yang bermasalah. Sebaliknya, DPR bersikeras mengesahkan dengan alasan, masih cukup waktu untuk membahas RKUHP, sebelum habis masa tugas pada 30 September nanti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR pekan ini diperkirakan bakal mengesahkan Rancangan Undang-undang Pertanahan pekan ini. RUU Pertanahan itu masih mengundang kontroversi karena dianggap merugikan petani. Sidang paripurna diperkirakan digelar Selasa besok bertepatan dengan Hari Tani Nasional. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Pemerintah Didesak Umumkan Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan - Otoritas lingkungan hidup menolak permintaan masyarakat membuka data perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Permintaan itu sebelumnya didesakkan kalangan masyarakat sipil. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Djati Witjaksono mengatakan pengumuman identitas korporasi yang diduga terlibat tidak bisa sembarangan karena kasus masih dalam penyidikan yang bersifat tertutup dan rahasia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Memuat Pasal Karet, RKUHP Justru Malah Disahkan - Komisi bidang Hukum DPR bersama pemerintah, kemarin mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Artinya, RKUHP tinggal selangkah lagi pengesahannya, yaitu pada pembahasan tingkat II di rapat paripurna DPR, 24 September nanti. Ketua Komisi bidang Hukum DPR Aziz Syamsudin menjelaskan, ada satu pasal yang sepakat untuk dihapuskan. Yaitu, Pasal 418 tentang Perzinaan. Penghapusan disetujui melalui forum lobi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id