Buletin Pagi

 - Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pelajar dan Mahasiswa Meningkat, Penerapan Regulasi Tidak Tepat Sasaran - Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa terjadi akibat penerapan regulasi yang tidak tepat sasaran. Regulasi yang ada saat ini tumpul ke atas namun tajam ke bawah, hanya menyasar pengguna yang berusia produktif, bukan kartel atau bandar narkoba. Selain regulasi, lingkungan dan pola pertemanan juga menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - 10 Anak Tersangka Kerusuhan 22 Mei Layak Mendapat Diversi - Upaya diversi bagi 10 anak tersangka kerusuhan 21-22 Mei 2019 gagal. Bahkan, yang tadinya hanya 9 anak tersangka, bertambah satu orang yang diversinya dinyatakan gagal, dan dilanjutkan ke diversi ulang di tingkat Kejaksaan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  29 WNI Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang Berkedok Pengantin Pesanan - Sebanyak 29 perempuan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermoduskan pengantin pesanan, sepanjang 2016-2019. Korban dijanjikan akan menikah dengan orang kaya asal Hainan dan Beijing di Tiongkok. Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyebut, dari 29 WNI itu, 13 orang berasal dari Kalbar dan 16 orang dari Jawa Barat.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Perpres Koopssusgab TNI Tak Mendesak Disahkan - Pemerintah disebut akan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI. Pemerintah menilai, pembentukan Koopsusgab ini, untuk mempercepat ruang gerak TNI dalam membantu Polisi menangani terorisme. Namun, Pengamat Militer dan Intelijen, Jerry Indrawan menyebut, Perpres Koopssusgab TNI tidak terlalu mendesak untuk segera disahkan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pernyataan Menhan TNI Terpapar Radikalisme Timbulkan Polemik - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, yang menyebut sekitar 3 persen prajurit TNI dan purnawirawan terpapar radikalisme, dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara, tidak mendasar. Apalagi, Markas Besar (Mabes) TNI tidak pernah mengeluarkan data, terkait persentase jumlah anggota TNI yang terpapar radikalisme.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Polemik Sistem Zonasi di PPDB 2019 - Sistem zonasi yang telah dilaksanakan selama 3 tahun masih menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi orang tua saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Penyadapan Grup WhatsApp oleh Polisi Langgar Privasi Masyarakat - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, tindakan kepolisian menyadap percakapan grup di aplikasi WhatsApp (WA) masyarakat dengan dalih patroli siber tidak jelas fungsi dan tujuannya, terlebih untuk mengindikasi penyebaran hoaks atau berita bohong.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Kemenkominfo Segera Blokir Iklan Rokok di Internet -  3 dari 4 anak mengetahui rokok melalui iklan di media sosial.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- MK Siap Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2019 - Mahkamah Konstitusi (MK) siap menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, pagi ini. Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna meminta masyarakat Indonesia dan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno untuk tidak meragukan independensi dan netralitas hakim MK yang menangani sidang sengketa Pilpres.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  BPN Persoalkan Jabatan Ma'ruf Amin di BUMN dalam Berkas Gugatan ke MK - Jabatan Calon Wakil Presiden, Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dimasukkan dalam penambahan berkas gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Cegah Tarif Predator, Kemenhub Batasi Diskon bagi Transportasi Online - Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menyatakan, Kemenhub akan melibatkan Asosiasi Driver Ojek Online, Aplikator, Bank Indonesia, Komisi Pemantauan Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat aturan, yang diklaim akan menguntungkan semua pihak, termasuk para konsumen. Rencananya, aturan mengenai pembatasan pemberian diskon atau promo bagi transportasi online ini akan diteken akhir Juni 2019.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Akan Sanksi ASN Yang Bolos di Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan skors, surat teguran tertulis, hingga pemotongan Tunjangan Kinerja bagi ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama usai libur lebaran.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  DPR Soroti Kecelakaan Kapal Selama Masa Mudik Lebaran  - DPR menyoroti sejumlah kecelakaan kapal selama arus mudik Lebaran. Salah satunya terjadi pada KM Mutiara Persada II yang kandas di dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebanyak 500-an penumpang berhasil diselamatkan. Anggota Komisi Perhubungan DPR Bambang Haryo menduga kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan akibat antrian panjang ke dermaga. Kata dia, jumlah kapal tak sebanding dengan jumlah dermaga yang dibangun.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Meski Ganggu Penerbangan, Tradisi Balon Udara Liar Sulit Ditertibkan - Tradisi pelepasan balon udara liar saat perayaan Lebaran kembali diprotes otoritas penerbangan. Tradisi ini kerap digelar di sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga kemarin, Lembaga Penyelenggara Layanan Navigasi atau Airnav Indonesia mencatat sebanyak 32 laporan pilot yang melihat balon udara di ketinggian bervariasi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Kedua Kubu Calon Presiden Diharapkan Gelar Rekonsiliasi Saat Idulfitri - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kubu pasangan calon presiden 01 dan 02 saling memaafkan dalam momentum Idulfitri. Lukman mengatakan, Lebaran menjadi momen yang bagus untuk saling memaafkan. Ini agar tak ada lagi pengelompokan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 atau 02. Lukman juga meminta masyarakat kembali mengingat pentingnya persaudaraan ketimbang perbedaan pandangan politik.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Pelaku Bom Kartosuro Diduga Jaringan JAD  -  Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menduga kuat pelaku bom di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rofik Asharuddin, berafiliasi dengan jaringan Jemaat Ansharut Daulah JAD. Analisis ini berbeda dengan Polri yang menyebut lelaki usia 22 tahun itu beraksi sendiri atau lonewolf.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Rencana Undang Maskapai Asing Dinilai Tak Selesaikan Masalah - Komisi 6 DPR yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha menilai masuknya maskapai asing bukan solusi tepat menyelesaikan masalah mahalnya harga tiket pesawat. Anggota Komisi 6 DPR Nasril Bahar memperkirakan maskapai asing bakal menolak melayani rute-rute terpencil. Alhasil, rute-rute tersebut akan dibebankan kepada maskapai pelat merah yakni Garuda Indonesia. Politikus PAN itu juga khawatir kehadiran maskapai asing justru akan mematikan maskapai lokal.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Koalisi LSM Temukan Tujuh Dugaan Pelanggaran HAM saat Penanganan Aksi 22 Mei - Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menemukan tujuh dugaan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penanganan kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang menewaskan 8 orang. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani mengatakan, di antaranya dugaan salah tangkap, penyiksaan terhadap tersangka, tidak diperbolehkannya tersangka dibesuk oleh keluarga, tersangka yang ditangkap tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Permintaan Referendum Aceh Dinilai tak Beralasan - Wacana referendum Aceh kembali bergulir. Pernyataan referendum tersebut dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf saat Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditiro, Senin ini. Bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Marzuki AR, menilai, bergulirnya kembali wacana referendum Aceh, merupakan akumulasi dari persoalan yang saat ini masih terjadi di Aceh. Menurutnya, wacana referendum dimaknai sebagai bentuk ketidakpuasan dari MoU Helsinki, yang sampai hari ini belum seluruhnya terealisasi di Aceh.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- 13 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo, Korban Tuntut Pemulihan Lingkungan - Warga korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur mendesak pemerintah memperbaiki kerusakan lingkungan akibat dampak lumpur. Pasalnya, meski 13 tahun berlalu, kondisi lingkungan terdampak masih belum pulih. Seperti kualitas air, dari semula bisa diminum, saat ini tidak layak minum. Belum lagi kualitas udara yang membawa bau lumpur yang pekat, bila terhirup warga. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id