Buletin Pagi

 - Pejabat Negara Jadi Target Pembunuhan karena Peran Sentral di Sektor Keamanan - Kapolri Tito Karnavian mengungkap empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan terkait aksi 22 Mei. Mereka adalah Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gories Mere. Tito mengatakan, nama-nama ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap enam tersangka. Namun, Tito tetap merahasiakan nama pemimpin lembaga survei swasta yang juga menjadi salah satu target pembunuhan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Koalisi Masyarakat Sipi menyebut ada dugaan pelanggaran HAM, terkait bentrokan saat aksi 21-22 Mei lalu. Ketua YLBHI, Asfinawati mengungkapkan, ada belasan temuan awal dari laporan pemantauan bersama terhadap aksi menolak hasil Pemilu itu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kerugian akibat dua hari rusuh pascapenetapan hasil Pemilu menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 1,5 triliun rupiah. Wakil Ketua Umum Kamar dan Dagang Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut kericuhan pada aksi tolak pemilu 22 Mei itu telah merugikan sektor perdagangan di DKI Jakarta sekitar 1,5 Triliun rupiah.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Rekapitulasi Kelar, BPN Tolak Hasilnya - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara KPU yang kelar dini hari tadi. Juru bicara saksi pasangan Prabowo-Sandi, Didi Haryanto menolak dan tidak mengakui penetapan rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU. Alasannya, banyak kecurangan yang terjadi selama proses penetapan rekapitulasi. Kata dia, salah satunya saat pleno KPU Papua, sebanyak 24 distrik di provinsi itu tidak mengikuti pemilu dan 23 rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti KPU.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Antisipasi Ancaman Teror, Polisi Siapkan Puluhan Ribu Personel - Kepolisian bersama TNI menyiapkan puluhan ribu personel untuk menjaga pengumuman rekapitulasi nasional pada 22 Mei 2019. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan, pengamanan akan dilakukan pada simbol-simbol negara, seperti istana negara, gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sentra-sentra ekonomi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Penarikan Saksi dari Rekapitulasi Bisa Rugikan Capres 02 - Menurut Anggota KPU Evi Novida Ginting, ketidakhadiran saksi pada proses rekapitulasi suara nasional tidak mempengaruhi hasil akhir, karena ada atau tidaknya saksi, rapat pleno dan rekapitulasi akan tetap sah. Apalagi ada Bawaslu yang hadir dan mengawasi setiap tahapan Pemilu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Polemik Penolakan Pembangunan Pura di Kabupaten Bekasi - Penolakan pendirian tempat ibadah bagi kaum minoritas kembali terjadi. Kali ini penolakan pembangunan pura terjadi di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Padahal kabupaten itu belum memiliki satu pun pura, sementara penganut Hindu di Kabupaten itu mencapai 7 ribu orang.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Kasus Pelanggaran HAM Macet, Jaksa Agung Didesak Mundur  - Jaksa Agung HM Prasetyodinilai lemah komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketua Komnas Ham, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, komitmen yang lemah terlihat saat Kejaksaan Agung meminta hal di luar ranah Komnas HAM sebagai penyelidik. Ini terjadi saat mengembalikan berkas perkara kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi Mei 1998.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Presiden Didesak Bentuk Pansel Pemilihan Pimpinan KPK - Presiden Joko Widodo didesak segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, jika pembentukan pansel berlarut, maka akan berdampak pada proses seleksi di DPR, dan pelantikan Ketua KPK yang tidak tepat waktu. Penyebabnya pansel memerlukan proses panjang seperti wawancara, dan menerima masukan dari publik.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Polisi Diminta Hati-Hati Terapkan Pasal Makar  - Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution menilai, perubahan pasal dari penghasutan menjadi tindak pidana makar oleh kepolisian tidak lazim.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Harga Bawang Putih Meroket, Diduga Permainan Kartel  - Asosiasi Hortikultura Nasional menduga meroketnya harga bawang putih karena permainan harga atau kartel.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  KPPU Didesak Tuntaskan Investigasi Kartel Tiket Pesawat - Persaingan tidak sehat atau kartel ditengarai sebagai penyebab harga melambungnya tiket pesawat. Tiket naik di tengah stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan rendahnya harga avtur.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Pemerintah Kaji Penurunan Batas Atas Tarif Pesawat - Rapat koordinasi Kemenko Perekonomian memberi waktu satu minggu kepada Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi tarif batas atas tiket pesawat, yang menjadi keluhan masyarakat. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi beralasan penurunan tarif batas atas tiket pesawat demi kepentingan masyarakat.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  DPR Didesak Tak Buru-buru Sahkan RKUHP  -  Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut agar pemerintah dan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan KUHP.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, pada 2019, pelaku kekerasan terhadap jurnalis terbanyak dilakukan oleh polisi dan masyarakat. Catatan ini disampaikan AJI, berkaitan dengan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day, hari ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Peringati Hari Buruh, Pemerintah Didesak Cabut PP Pengupahan  - Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menolak revisi. Nining mendesak presiden mencabut PP tentang Pengupahan. Alasannya, dalam PP itu penentuan besaran upah hanya mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurutnya, penentuan besaran upah menggunakan kebutuhan hidup layak (KLH) penting untuk memperbaiki nasib buruh.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perjanjian kerja sama proyek Jalur Sutra Modern atau 'Belt and Road Initiative' (BRI), disebut mengancam kelestarian lingkungan. Ini lantaran 4 dari 28 proyek yang diajukan pemerintah Indonesia dalam kerja sama itu adalah proyek pembangkit listrik yang bersumber dari energi batubara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Daerah Diminta Pecat ASN Koruptor - Pemerintah daerah diminta segera memecat ASN koruptor. Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). MK juga meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memecat sekitar 1.200an ASN terpidana korupsi dengan tidak hormat, sebelum masa tenggat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait pemecatan ASN berstatus koruptor, yaitu 30 April 2019.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Laporan Dugaan Pelanggaran Pileg Terbanyak ke Penyelenggara  - Laporan pelanggaran Pemilu Legislatif 2019, lebih banyak ditujukan kepada penyelenggara pemilu, baik saat pemungutan suara maupun saat penghitungan suara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Investor Tunggu Hasil Real Count Pemilu  - Banyak investor yang masih belum percaya untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, meski perhelatan Pemilu serentak telah berlangsung 17 April lalu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, belum percayanya investor terlihat dari pergerakan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang belum sesuai dengan harapan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id